Instrumen Kebijakan dalam Makroekonomi

Kebijakan Makroekonomi

1.    Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal diantaranya adalah pembiayaan fungsional dengan melihat akibat tidak langsung dari pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional serta pengeluaran anggaran yang digunakan secara terpadu untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif dan dapat bersifat kontraktif

• Kebijakan fiskal ekspansif : Peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah, peningkatan gaji  PNS, peningkatan subsisdi BBM, pemberian BLT, stimulus fiskal, dan penurunan pajak
• Kebijakan fiskal kontraktif : Penurunan pengeluaran pemerintah, pengetatan anggaran, peningkatan tarif pajak, dan pencabutan subsidi BBM.

2.    Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter terkait dengan uang beredar, suku bunga dan perbankan. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif yaitu meningkatkan likuiditas di pasar dan dapat bersifat kontraktif yaitu menarik likuiditas di pasar. Kebijakan moneter dapat terkait dengan perekonomian domestik maupun eksternal. Kebijakan moneter yang terkait dengan perekonomian domestik diarahkan untuk menjaga kestabilan harga, sedangkan yang terkait dengan kegiatan eksternal diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah. Otoritas kebijakan moneter berada di tangan Bank Sentral.

• Kebijakan moneter ekspansif : Penurunan suku bunga BI rate, penurunan suku bunga SBI, penurunan suku bunga diskonto, peningkatan jumlah uang beredar, dan penurunan dalam Giro Wajib Minimum (GWM).

Jika Bank Sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar maka tingkat suku bunga akan turun, dampaknya adalah peningkatan dalam investasi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan permintaan aggregat.

• Kebijakan moneter kontraktif : Peningkatan BI rate, peningkatan suku bunga diskonto, penurunan jumlah uang beredar, dan peningkatan dalam Giro Wajib Minimum (GWM).

Beberapa instrumen kebijakan moneter antara lain :

• Open Market Operation (Operasi Pasar Terbuka)
• Reserve Requirement (Giro Wajib Minimun)
• Discount Rate (Tingkat Bunga Diskonto)
• Credit Control (Kontrol Kredit)
• Moral Suasion (Bujukan Moral)

3.    Kebijakan Sektor Riil

Sektor riil merupakan kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa serta sangat terkait dengan permintaan agregat dan penawaran agregat dalam perekonomian dan tidak termasuk dalam kategori sektor moneter. Namun, kebijakan sektor riil lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan harga melalui sisi penawaran. Contoh kebijakan sektor riil antara lain : kebijakan industri, perdagangan (termasuk ekspor-impor), investasi, tenaga kerja, pertanian, pertambangan, dan teknologi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor riil diantaranya adalah: 

• dukungan dana atau pembiayaan untuk kegiatan investasi, misalnya untuk pembelian mesin, lahan, atau alat produksi lainnya.    
• Dukungan regulasi di bidang ketenagakerjaan dan kepailitan, sistem perpajakan, investasi, kepabeanan, dan regulasi lainnya untuk kepastian berusaha.
• Kesiapan infrastruktur publik dalam rangka mendorong kegiatan produksi.
• Efisiensi birokrasi, misalnya perijinan investasi.